Komisi II DPR akan menindaklanjuti permasalahan ketiadaan perpustakaan umum dan kerasipan di Provinsi Bangka Belitung (Babel). Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR Taufik Effendi (F-PD) saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Babel dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi II DPR ke Provinsi Babel, Rabu (10/3).

“Komisi II DPR akan menindaklanjuti temuan pada hari ini dengan meneruskannya kepada pemerintah pusat, kata Taufik.

Sebelumnya, Gubernur Provinsi Babel, Eko Maulana Ali, mengatakan sampai saat ini Provinsi  Babel belum memili perpustakaan dan kearsipan yang memadai.

"Ketiadaan perpustakaan dan kearsipan yang memadai dikarenakan institusi badan perpustakaan dan kearsipan baru dibentuk," kata Eko.

Lebih lanjut ia menambahkan, dalam upaya pengembangan perpustakaan dan kearsipan daerah, pihaknya tengah mengupayakan pembangunan gedung perpustakaan dan kearsipan yang representatif berbasis IT.

"Guna merealisasikan rencana tersebut, saya memohon agar kiranya Komisi II DPR dapat merealisasikan tersebut melalui dukungan dana melalui APBN," harap Eko.

Di kesempatan yang sama, Gubernur juga meminta Komisi II DPR bersama kementrian terkait segera menyelesaikan revisi rencana tata ruang wilayah Provinsi Babel yang sedang dalam proses penyelesaian verifikasi data substansi kehutanan di kementrian kehutanan.

"Diharapkan revisi tersebut dapat segera diselesaikan mengingat pentingnya untuk perijinan investasi dan penggunaan lahan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya," kata Eko.(nt)foto:nita/parle/RY